Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Jalan Kepala Daerah “Nyapres” Tidak Akan Semulus Jokowi, Ini Penyebabnya

28 December 2019
Kisah sukses PDI Perjuangan memenangkan pertarungan pemilihan presiden dan wakil pada 2014 silam diharapkan terulang. Saat Jokowi melaju mulus sebagai RI 1 saat berstatus sebagai gubernur DKI. Namun, melihat perkembangan terakhir, kepala daerah yang ikut nyapres 2024, diyakini tidak semulus perjalanan Jokowi.

  • Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Anies Baswedan


JAKARTA, Bagus - Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini selalu dibanding-bandingkan. Meskipun tidak apple to apple. 
Tak jarang banyak yang menebak-nebak jika keduanya akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. 

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan keduanya layak diusung sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Menurutnya, situasi politik 2024 sangat berbeda dengan 2014 silam. Saat itu jokowi bisa maju ke level nasional, karena Jokowi punya panggung daerah sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Selain itu, 2024 Pilkada dilaksanakan secara serentak. Banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada itu. Sehingga harus di PLT-kan. Dengan begitu, maka kepala-kepala daerah akan sulit punya panggung.

“Ini mau saya uji, misalnya Jakarta yaitu Anies, masa kerja kan selesai pada tahun 2022, artinya akan ada Pelaksana Tugas (PLT) gubernur DKI selama 2 tahun, sama dengan yang lainnya, sebut saja Khofifah, Ridwan Kamil, itu juga selesai pada 2023, ini sulit dan mereka tidak ada panggungnya,” kata Hensat, sapaan akrabnya kepada Bagus.co.

Karena itu, upaya membentur-benturkan Anies dengan Risma dinilai tidak tepat. Selain, beda level, antara kota dengan provinsi.

“Apalagi coba dibanding-bandingkan dengan Risma, ini sama sekali tidak apple to apple sebenarnya antara Surabaya dengan Jakarta," lanjutnya.

Dia melihat, ada tujuan tertentu di balik benturan kedua figur itu. Antara lain untuk menonjolkan salah satu figur politik yang didukungnya. Padahal Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin.

“Inilah yang dapat merugikan rakyat, karena kita tahu masih banyak yang lain seperti anggota DPR, Menteri ataupun pejabat-pejabat negara lainnya, dan itu bisa muncul pada waktunya nanti,” tutupnya.