Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Antara "KPK All President's Men" dan "Polisi Geng Solo"

24 December 2019
Tudingan 'KPK All President's Men' hingga 'Polisi Geng Solo' yang menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyulut pro-kontra. Di satu sisi mengiyakan, namun di sisi lain apa yang diputuskan Jokowi masih on the track.

  • Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/12) sore. Foto: Setkab.

JAKARTA, Bagus - Tudingan "KPK All President's Men" itu dilontarkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Dia menyebut lembaga anti rasuah itu sudah tidak sepenuhnya independen.

Pasalnya, terang dia, secara organisasi, KPK ada di bawah presiden. Bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden. Lalu, komisioner juga disebut tak sepenuhnya independen.

"Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President's Men," kata Ray Rangkuti, kepada wartawan, Sabtu (21/12) lalu.

Dalam kondisi demikian, ia khawatir KPK hanya akan bekerja di bawah bayang-bayang minat Jokowi. "Lalu, dengan apa mereka bisa keluar dari situasi ini? Kita lihat saja," sebutnya.

Selain komisioner, Ray juga mengkritisi tidak adanya pelibatan pendapat publik dalam penunjukkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meskipun, kata dia, itu adalah kewenangan Presiden.

"Kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen," kritik dia.

Ray mengakui bahwa 5 nama anggota Dewas yang ditunjuk Presiden adalah sosok yang baik dalam penegakan hukum. Mereka adalag Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).

Namun, sebut dia, nama baik pengawas sekaligus menjadi penentu eksekusi kegiatan KPK itu tidak ada gunanya jika strukturnya membingungkan. "Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK-nya ada juga di tangan mereka," sindirnya.

Setelah isu KPK, Jokowi diserang lagi dari sisi lainnya, yakni Polri. Kali ini, giliran Ind Police Watch (IPW) yang bicara. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut Jokowi hendak menonjolkan 'geng Solo' di korps Bhayangkara itu.

Tudingan itu merujuk pada rotasi di tubuh Polri baru-baru ini. Dari Surat Telegram 3330/XII/KEP./2019 tanggal 20 Desember 2019, yang ditanda tangani Kapolri Idham Aziz, muncul beberapa nama yang naik jabatan, yang disebut Neta bagian dari geng Solo.

Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono yang diangkat sebagai Wakapolri. Lalu Kapolda NTB Irjen Nana Sunjana yang ditarik menjadi Kapolda Metro Jaya.

Nana, sebut Neta pernah jadi Kapolresta Solo saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota. Lalu, Nana menanjak menjadi Wakapolda Jateng. Lalu terakhir, menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Padahal, kata Neta, prestasi Nana selama berkarir di Korps Bayangkara terbilang biasa. "Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan geng Solo," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12).

Bukti lain, sebut Neta adalah jabatan Kabareskrim yang kini dipegang Irjen Listyo Sigit Prabowo yang juga pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo. “Ini bukti Jokowi menonjolkan “geng Solo” di Polri,” ungkapnya.

Namun Istana membantah tudingan-tudingan itu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara merespon tuduhan soal geng Solo di Polri. Dia kemudian menganalogikan pengalamannya ketika mencari asisten-asistennya saat menjadi Panglima TNI. Menurutnya tidak mungkin seorang pimpinan mempertaruhkan posisi dengan menempatkan pejabatnya yang tidak kredibel.

"Semua itu dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee, tapi sekali lagi, orang-orang yang... tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan," kata eks Panglima TNI ini.

Sementara tudingan 'KPK All President's Men' direspons Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, setiap keputusan pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetap ada pro dan kontra.

Soal Dewas KPK, lanjut Mahfud, pernah diusul agar dipilih DPR, banyak yang tidak setuju. Karena dinilai akan sarat politik dan main mata. Lalu ke ditunjuk Presiden juga dikritik. "Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan," sentil Mahfud, Ahad (22/12).

Kendati demikian, Mahfud tidak ambil pusing dengan kritik-kritik tersebut. Sebab semuanya sudah diatur dalam Undang-undang. Lalu, di sisi lain, negara harus harus berjalan.

"Ini namanya demokrasi, untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar, yang selalu mau memprotes. Karena protes itu penting," tambahnya.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai isu-isu yang dimainkan oleh lawan-lawan Jokowi masih kurang kreatif. Karena itu, kurang mendapatkan dukungan publik.

Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi masih on the track. Dan sudah melalui berbagai pertimbangan. Baik terkait penunjukan orang-orang di KPK, maupun di Polri.

"Jadi mari kita percaya. Kita tunggu gebrakan-gebrakannya," ajak Hensat, sapaan akrabnya kepada Rakyat Merdeka tadi malam.