Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Kontroversi Penenggelaman Kapal, Rokhmin: Kebijakan Menteri Edhy Lebih Bijaksana

26 November 2019
Hingga saat ini, kapal nelayan Indonesia masih kalah saing dari nelayan asing. Dari 600.000 kapal ikan Indonesia, hanya sekitar 3.600 kapal yang berukuran lebih dari 30 GT (Gross Tonnage).

Rokhmin Dahuri saat menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development” kepada Konsul Jenderal RI di Dubai, Uni Emirate Arab (UAE) Ridwan Hasan, Senin (25/11). Foto: IST
  • Rokhmin Dahuri saat menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development” kepada Konsul Jenderal RI di Dubai, Uni Emirate Arab (UAE) Ridwan Hasan, Senin (25/11). Foto: IST

DUBAI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menilai terobosan Menteri KKP baru, Edhy Prabowo yang menyetop penenggelaman kapal adalah bijak. Kenapa?

Karena, di satu sisi Menteri Edhy tetap komitmen menangkap dan menyita kapal asing yang beroperasi secara ilegal wilayah perairan NKRI. Hanya saja, kapal tersebut tidak ditenggelamkan.

"Lebih bijaksana, bila kapal asing yang melanggar beroperasi di wilayah perairan NKRI itu ditangkap, disita, dan diberikan kpd para nelayan kita. Dan sebagian kecil untuk lembaga penelitian serta Perguruan Tinggi," kata Rokhmin usai menjadi pembicara di Dubai Summit 2019, Senin (25/11).

  • Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara Dubai Summit 2019, di Dubai World Trade Center, Uni Emirate Arab, Senin (25/11).

Namun, bukan berarti kebijakan penenggalaman kapal di era Menteri Susi tidak bagus. Menurutnya, Susi telah berhasil memberikan efek jera kepada nelayan dan kapal asing.

"Saya kira kebijakan penenggalaman kapal di era Ibu Susi telah berhasil memberikan efek jera bagi nelayan atau kapal asing," lanjutnya.

Rokhmin kemudian merinci kenapa kapal sitaan itu lebih baik diserahkan kepada nelayan daripada ditenggelamkan.

Pertama, sebut Rokhmin, dari 600.000 kapal ikan Indonesia yang ada di laut saat ini, hanya sekitar 3.600 buah kapal ikan yang berukuran lebih dari 30 GT (Gross Tonnage) dengan alat tangkap modern.

"Inilah penyebab utama mengapa ilegal fishing oleh nelayan asing sampai sekarang masih ada terus, bahkan di era Ibu Susi pun masih ada," terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

  • Mantan Sekjen PBB, Ban Kim Moon sebagai keynote speaker Dubai Summit 2019, di Dubai World Trade Center, Uni Emirate Arab, Senin (25/11).

Karena kapal modern dengan bobot besar masih minim itu lah, nelayan Indonesia kalah bersaing dengan kapal asing. Akan tetapi, jika kapal itu dimanfaatkan, ia meyakini wilayah perairan NKRI yang selama ini dengan mudah dikuasai nelayan asing bisa digantikan posisinya oleh nelayan Indonesia.

"Dengan memberikan kapal ikan modern hasil sitaan itu kpd nelayan kita, maka wilayah perairan NKRI yang selama ini dicuri oleh asing akan dimanfaatkan oleh para nelayan kita," papar Rokhmin.

Kedua, dengan dimanfaatkannya sumber daya ikan oleh nelayan kita sendiri, maka kawasan industri perikanan terpadu sudah bisa dibangun di luar Jawa. "Seperti Aceh, Natuna, Nias, Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua," sebutnya.

Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini diundang sebagai pembicara di Dubai Summit 2019. Acara yang turut dihadiri mantan Sekjen PBB, Ban Kim Moon sebagai keynote speaker ini, digelar di Dubai World Trade Center. Rokhmin, memaparkan makalah tentang ekonomi.

"Judul makalah saya: “Enhancing a Mutual Cooperation in Economic Development Among the Belt and Road Initiative Countries for a Better and Sustainable World," tuturnya.

Di sela-sela acara itu, Rokhmin juga mengaku berkesempatan dijamu makan siang di rumah dinas Konsuler Jenderal RI Ridwan Hasan, di Dubai. Ia kemudian menyerahkan buku yang berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development”.