Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Jika Ahok Jadi Bos BUMN

14 November 2019
Masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam bursa calon petinggi salah satu BUMN, kembali memancing pro-kontra. Sebab, kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih segar di ingatan publik.

  • Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Twitter

JAKARTA - Pagi kemarin, Ahok menghadap Menteri BUMN Erick Thohir. Dia datang dengan setelan kemeja batik cokelat gelap. Berpadu dengan celana hitam dan sepatu pantofel.

Lumayan lama Ahok di dalam. Sekitar 1,5 jam. Tiba sekitar pukul setengah 10. Pulang sekitar 10 menit kurang pukul 11 siang.

Saat ditanya ngapain aja di dalam, Ahok bilang dia dan Erick ngobrolin soal BUMN. Dia mengaku mau dilibatkan ke salah satu BUMN. Namun, ia belum tahu bakal ditempat dimana.

"Silakan tanya ke Pak Menteri," saran Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, ada empat BUMN yang pucuk pimpinannya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).

Mantan Bupati Belitung Timur itu hanua bisa memperkirakan dirinya akan aktif menjabat di salah satu BUMN, kemungkinan antara bulan ini atau bulan depan.

Layak apa tidak Ahok memimpin BUMN?

Ekonom INDEF Enny Sri Hartati menolak mengomentari pribadi Ahok. Namun dia menekankan agar siapapun yang memegang tampuk pimpinan BUMN harus ditilik dari sisi profesionalisme dan track record yang bersangkutan. Bukan oleh faktor kedekatan politik atau like or dislike.

Ia mencontohkan Erick. Menurutnya Menteri BUMN itu punya rekam jejak yang jelas dalam memimpin korporasi atau holding sejumlah usaha. Begitupun dengan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sebelum menjabat sebagai Wamen dan sempat menjadi bos sejumlah perusahaan pelat merah, ia sudah dulu memimpin sejumlah perusahaan atau korporasi swasta.

"Mestinya harus ada aturan seseorang diangkat menjadi CEO BUMN itu kriterianya seperti apa. Harus ada standar bakunya," usul Enny ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka tadi malam.

Untuk diketahui, sebelum terjun ke dunia politik, Ahok pernah memimpin sejumlah perusahaan. Antara lain Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Dia juga tercatat pernah mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Pulau Belitung.

Apa itu cukup?

Menurut Enny, itu saja tidak cukup. Sebaiknya kata dia, pucuk pimpinan BUMN juga harus bersih dari jeratan kasus hukum.

"Justru itu. Dugaan terhadap kasus beliau mengenai Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi, yang tadinya kan belum tuntas," sebutmya.

Pengamat komunikasi politik Ujang Komarudin menilai secara psikologis publik akan menolak Ahok. Selain karena banyak masalah, dia juga pernah dipenjara karena kasus penistaan agama.

"Masyarakat tentu akan kecewa ke Jokowi. Kan masih banyak orang baik di negeri ini yang tidak pernah bermasalah," kata Ujang kepada Rakyat Merdeka.

Namun demikian, ia tidak dapat memungkiri bahwa di dalam politik, ada drama dan bagi-bagi kue kekuasaan kepada orang yang dianggap berjasa secara politik. Sehingga, penolakan rakyat diyakini Ujang tidak akan membuat keputusan penunjukan Ahok sebagai bos salah satu BUMN berubah.

Karena itu, ia menyarankan agar ada aturan sikap dan tata krama bagi pejabat termasuk petinggi BUMN. Jangan sampai, kasus Ahok yang sempat memancing reaksi publik beberapa waktu lalu terulang. Ahok jangan "ngaco" lagi.

"Ahok sejatinya harus menjaga sikap dan tutur kata. Lebih baik banyak bekerja sedikit bicara. Dari pada banyak bicara. Tapi sedikit bekerja," saran dia.