Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Diundang DPR Hadiri Sidang Pemakzulannya, Trump Berani Hadir?

28 November 2019
Presiden Donald Trump diundang oleh Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat atau majelis rendah Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri sidang dengar pendapat pemakzulannya pada Rabu (4/12), pekan depan.

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Twitter @realDonaldTrump

WASHINGTON, Bagus - Ketua Komite Kehakiman Jerrold Nadler yang berasal dari Partai Demokrat sangat berharap Trump bisa datang. Dia mengatakan, sidang dengar pendapat itu adalah kesempatan bagi Trump untuk bersuara. Agar tidak mengeluhkan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Presiden Trump mengeluh bahwa tim pengacaranya tidak bisa mengikuti sidang-sidang dengar pendapat sebelumnya yang digelar oleh Komite Intelijen DPR.

Kalau Trump tidak datang, Nadler berharap bisa mewakilkan pada pengacaranya. Trump, kata Nadler bisa berpartisipasi langsung dalam proses penyelidikan atau mewakilkannya, sebagaimana dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

"Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk bersuara dalam sidang dengar pendapat atau ia dapat berhenti mengeluh tentang proses yang berjalan," kata Nadler dilansir BBC.

Dia menambahkan bahwa sidang dengar pendapat itu juga akan menjadi kesempatan untuk membahas dasar-dasar konstitusional maupun historis bagi pemakzulan.

Sejauh ini Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas tawaran DPR untuk hadir. Nadler mengaku memberikan waktu kepada Trump hingga 1 Desember untuk mengonfirmasi kehadirannya.

Jika tidak hadir, ia berharap Gedung Putih memberi tahu siapa pengacara yang akan mewakili Trump. Jika Trump hadir, terang Nadler ia bisa menanyai para saksi mata.

Trump yang biasanya responsif di sosial media, juga belum terpantau merespons undangan tersebut di Twitter. Dia hanya memosting cuitan-cuitan yang dikutip dari sejumlah akun yang berisi dukungan terhadap dari upaya pemakzulan yang dilakukan Demokrat.

Untuk diketahui, sidang pada 4 Desember mendatang akan menandai fase lanjutan dari penyelidikan pemakzulan. Upaya pemakzulan ini dilakukan setelah percakapan via telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bulan Juli lalu bocor.

Percakapan itu dikabarkan berisi permintaan Trump kepada Zelenskiy untuk menginvestigasi Hunter Biden, anak dari Joe Biden -- politikus Demokrat, rivalnya di ajang Pemilihan Presiden 2020 mendatant. Hunter Biden diketahui pernah bekerja di Burisma, sebuah perusahaan energi Ukraina.

Penyelidikan pemakzulan itu dilakukan untuk mencari tahu apakah Trump sengaja menahan dana bantuan AS untuk Ukraina agar Zelenskiy mau menginvestigasi Hunter Biden.

Selama ini, Trump selalu membantah telah melakukan pelanggaran. Dia menuding penyelidikan ini sebagai sebuah "perburuan liar" yang dibuat-buat.

Komite Intelijen DPR AS telah merampungkan sidang dengar pendapat publik, pekan kemarin. Mereka juga telah mewawancarai sejumlah saksi mata secara tertutup.

Adam Schiff, Kepala Komite Intelijen DPR AS dari Demokrat, mengatakan bahwa tiga komite terkait penyelidikan pemakzulan ini, yaitu Intelijen, Pengawasan dan Urusan Luar Negeri -- akan mengeluarkan laporan mereka pada 3 Desember mendarang.

"Kesaksian dan dokumen-dokumen yang berhasil kami peroleh mengungkapkan pola fakta yang luar biasa, tidak tertandingi, dan dikecam," kata Schiff.