Powered by Blogger.

Mobile Menu

More News

logoblog

Butuh Intervensi Teknologi Untuk Atasi Sampah Laut

31 October 2019
Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasional Tahun 2018 – 2025, menargetkan pengurangan sampah plastik laut sebanyak 70%.

Diskusi panel “Innovation on Waste Management: River Plastic Interception” di Jakarta, Kamis (31/10). Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi
  • Diskusi panel “Innovation on Waste Management: River Plastic Interception” di Jakarta, Kamis (31/10). Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

JAKARTA - Dalam rangka mendukung penanganan sampah laut melalui intervensi inovasi dan teknologi untuk pembersihan sampah plastik dari sungai, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menghadiri diskusi panel “Innovation on Waste Management: River Plastic Interception” di Jakarta, Kamis (31/10). Acara ini diresmikan langsung oleh Plt. Sesmenko Maritim dan Inovasi Agung Kuswandono.

“Sampah laut merupakan permasalahan yang mendesak saat ini dan perlu segera ditangani secara terintegrasi, karena sampah laut telah memberi dampak negatif pada sektor pariwisata, kerusakan lingkungan dan ekosistem laut serta kesehatan manusia. Kerjasama Internasional dan intervensi teknologi merupakan aspek penting untuk menangani permasalahan sampah laut ini,” kata Plt. Sesmenko Agung di lokasi acara tepatnya di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (31/10).

Plt. Sesmenko Agung menjelaskan, adapun Intervensi teknologi tersebut bertujuan untuk membebaskan laut dari sampah plastik yang dalam hal ini dilakukan beberapa penelitian, salah satunya oleh CEO dari The Ocean Clean Up (TOC) Belanda Boyan Slat ke Indonesia, yang akan melakukan peluncuran penelitian bersama dan proyek percontohan Pembersihan Sungai di DKI Jakarta dengan pendekatan teknologi yang dinamai river clean-up system (RCS) yang berlokasi di wilayah Cengkareng, Muara Kapuk, Jakarta Utara yang telah beroperasi sejak Mei 2019 dan dijalankan oleh Dinas LH Provinsi DKI Jakarta.

“Penelitian diperlukan untuk mendapatkan data lapangan yang akurat, penanganan sampah plastik secara komprehensif dari pengambilan sampahnya hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan sampah untuk daur ulang,” ujarnya.

Untuk itu, Plt. Sesmenko Agung berterima kasih kepada Kerajaan Belanda dan Kementerian terkait yakni Kemen PUPR, KLHK, KKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mitra industri yang dalam hal ini terlibat Danone Aqua, BPPT dan SWI yang telah mendukung pelaksanaan proyek percontohan ini.

“Saya berharap upaya ini dapat memberikan hasil yang baik, dapat  diperluas penerapannya, dan bisa diciptakan di Indonesia melalui kerja sama atau partnership antara Pemerintah dan Stakeholder lainnya juga masyarakat dan komunitas, ungkapnya.

“Peran aktif masyarakat, mitra industri dan semua unsur sangatlah penting dalam menggalakkan upaya khusus penanggulangan permasalahan sampah melalui intervensi media, kampanye, maupun peningkatan kesadaran perilaku berwawasan lingkungan. Gerakan bersih lingkungan pantai dan sungai dapat dijadikan ajang silaturahmi. Mindset peduli lingkungan dan cinta laut sehat perlu ditanamkan melalui pendidikan sejak usia dini,” tambahnya.

Di lain pihak, Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sampah secara bijak diharapkan banyak berinovasi dan berkreasi mencari solusi yang kreatif, juga diperlukan keberanian untuk membuat suatu kebijakan berpihak pada lingkungan.

“Saya yakin bahwa upaya serius dalam restorasi sungai termasuk pembersihan sampah plastik yang ada di sungai menjadi penting bagi upaya penanganan dan penyelamatan laut dan ekosistemnya, dengan keberanian, semangat dan komitmen bersama dalam menciptakan sungai yang bersih dan menjaganya untuk tetap bersih dan indah. Mari kita jaga alam ini sebagai anugerah yang merupakan milik generasi anak-cucu kita di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendayaan Iptek Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Nani Hendiarti menegaskan kembali bahwa berdasarkan hasil kajian bersama dengan World Bank, 80% sampah laut berasal dari aktivitas daratan yang berpotensi bocor ke laut melalui sungai dengan 45 – 70 % dari sampah laut adalah plastik.

“Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasional Tahun 2018 – 2025, menargetkan pengurangan sampah plastik laut sebanyak 70%, hal ini menjadi sangat perhatian bukan hanya untuk pemerintah saja, badan tertentu, komunitas, atau sejenisnya, tetapi seluruh kalangan masyarakat harus ada kontribusi untuk membangun kebersihan dimulai misal dari kebiasaan tidak membuang sampah ke sungai, karena efeknya berbahaya untuk kita dan masa depan yang akan datang,” pungkas Asdep Nani.